SIARAN PERS TERKAIT PILKADA 2018: Santri Agar Diberi Kemudahan dalam Memilih di Pondok Pesantren

SYAMSUL A. HASAN Rabu, 27 Juni 2018 14:15 WIB
1447x ditampilkan Berita

Sejak berdirinya, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo memiliki kepedulian dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; termasuk dalam kegiatan politik yaitu politik kebangsaan dan kenegaraan (yang bertujuan menjaga dan mempertahankan NKRI); politik keumatan atau kerakyatan (yang bertujuan membela hak-hak rakyat yang tertindas dan terpinggirkan), dan politik praktis atau kekuasaan. Karena politik bagi pesantren merupakan perjuangan untuk mencapai tujuan mulia dan suci, yaitu tegaknya kalimat Allah (kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan) untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat.

 

Pada pemilihan daerah tgl 27 Juni 2018 kali ini, para santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah memiliki problematika dalam menggunakan hak pilihnya. Di antaranya:

  1. Waktu pemilihan daerah bertepatan dengan waktu santri balik di pesantren (santri harus balik tanggal 10 Syawal atau 24 Juni 2018).
  2. Beberapa santri, balik ke pondok pesantren terlambat karena masih menunggu mereka menggunakan hak pilihnya di daerahnya masing-masing.
  3. Santri yang terdaftar di TPS Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah hanya 168 orang. Padahal santri dari Jawa Timur  yang memiliki hak pilih berjumlah 6.997 (2.477 santri putra dan 4.520 santri putri). Ini belum santri yang berasal dari luar Jawa Timur.

 

Dengan demikian, pada Pilkada 27 Juni ini Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah mengalami problematika antara menjaga tradisi dalam menyelenggarakan pendidikan yang kondisif dengan mempersilakan santrinya untuk menggunakan hak pilihnya; antara kewajiban santri dalam melaksanakan pendidikan pesantren dengan haknya sebagai warga negara.

 

Sebenarnya, kami sudah memprediksi hal tersebut. Karena itu, sejak Januari 2018, kami telah beberapa kali mengadakan koordinasi dengan beberapa pihak terkait: KPUD Situbondo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPRD, dan lain-lain. Salah satu hasilnya, supaya mengusulkan ke KPU RI dan terdapat surat pindah datang untuk santri.

 

Kami sudah mengajukan ke KPU RI, namun sayang, hanya jawaban secara lisan sehingga tidak dapat direalisasikan oleh KPUD Situbondo.

 

Begitu pula, surat pindah datang  mengalami problematika di lapangan. Sebab surat pindah datang tersebut berakibat, “terhapusnya” nama santri tersebut dari Kartu Keluarga yang berdampak terhadap penerima dana bantuan sosial, asuransi, keluarga PNS/ASN, dan lain-lain. Dengan begitu, banyak walisantri yang keberatan atau kesulitan dalam mengurus surat pindah datang.

 

Menghadapi problematika di atas; untuk pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah ke depan, kami memohon kepada penyelenggara pemilu untuk memberi kesempatan kepada para santri untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dekat lingkungan pondok pesantren, tempat ia belajar. 

 

Sukorejo, 27 Juni 2018

Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah,

 

ttd

 

KHR. Ach. Azaim Ibrahimy